OPINI

Ayah Tidak Memberikan Nafkah Anak Setelah Bercerai

Problem yang sering kali menjadi persoalan ketika berakhirnya sebuah perkawinan adalah Harta gono gini, hak asuh anak dan nafkah anak.

Untuk Hak asuh anak, Pasal 105 (a) Komplikasi Hukum Islam telah mengatur bahwa ketika terjadi perceraian orangtua anak berusia dibawah 12 Tahun maka hak asuh anak jatuh kepada sang Ibu.

Meskipun Hak asuh anak jatuh kepada sang Ibu bukan berarti sang Ayah lepas begitu saja tanggung jawabnya. Pasal 42 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)  berbunyi sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

  • a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  • b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban Ayah atas Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Jika dalam putusan perceraian telah diatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak, namun suami/ayah mengabaikan isi putusan.

Jika dalam putusan perceraian telah mengatur pembagian nafkahnya namun tidak dijalankan oleh mantan suami, maka Ibu/manta istrei dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap mantan suami, hal tersebut sesuai Pasal 196 dan Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yaitu sebagai berikut:

Pasal 196 HIR

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Pasal 197 HIR

“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.”

Jadi, jika mantan suami/si ayah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permintaan Ibu/si Ibu, Pengadilan akan memanggil dan memperingatkan mantan suami/si ayah. Jika dalam waktu 8 (delapan) hari ia tetap tidak mau melaksanakan isi putusan, maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk menyita barang-barang milik mantan suami/si ayah yang nantinya dipergunakan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai jumlah yang tercantum dalam amar Putusan.

Putusan perceraian tidak mengatur kewajiban suami tentang nafkah anak

Ketika terjadinya perceraian dan dalam putusannya Hakim tidak dibahas mengenai nafkah, maka istri/si Ibu tetap dapat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap mantan suami melalui Pengadilan Negeri. Sebab sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak meski perkawinan putus karena perceraian. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 45 UUP sebagai berikut:

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

UUP secara khusus menentukan bahwa ayahlah yang berkewajiban untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Sehingga, jika pasca perceraian ayah melepaskan tanggung jawab atas biaya hidup anak, si Ibu dapat mewakili anak untuk mengajukan gugatan nafkah terhadap si ayah melalui Pengadilan Negeri/Agama.

 

Dasar Hukum:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *