OPINI

Balik Nama Sertipikat Tanah Bedasarkan Putusan Hakim Berkekuatan Tetap Tentang Gono Gini

Sertifikat tanah merupakan hal untuk membuktikan kepemilikan sebuah tanah. Apabila tanah tersebut berasal dari pembagian harta bersama (gono gini) yang semula atas nama suami maka harus dilakukan balik nama (peralihan hak).

Pada dasarnya peralihan hak ini menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

Perolehan Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)

Peralihan hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain, karena adanya Putusan Pengadilan.

Hal tersbut berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa balik nama sertifikat bisa berdasarkan surat otentik yang dibuat oleh bukan PPAT, dalam hal ini Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap termasuk surat atau akta otentik.  Balik nama sertifikat dapat dilakukan setelah putusan tersebut in kracht atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun tata cara proses balik nama dan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan yang perlu di lakukan yakni :

  • Melampirkan KTP pribadi;
  • Melampirkan KTP mantan suami (dalam hal ini sebagai pemilik tanah sebelumnya);
  • Melampirkan akta perceraian;
  • Membawa sertifikat asli tanah;
  • Membawa bukti pembayaran pajak terutang (dalam hal ini, hanya membayar ½ dari nilai pajak yang dibebankan, karena ½ lainnya merupakan bagian haknya sebagai perolehan harta bersama);
  • Aspek legalitas lain yang melekat pada tanah;
  • Membawa asli atau salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  • Selanjutnya Kepala Pertanahan akan menindaklanjuti dan memutuskan untuk mendaftarakan tanah tersebut atas nama pemohon;
  • Kantor Pertanahan akan memproses pencatatan data peralihan hak berdasarkan Putusan Pengadilan;
  • Pemohon berhak mengambil surat tanah yang sudah dialihkan menjadi namanya selama kurang lebih 2 minggu kemudian.
  • Kesimpulannya, peralihan hak atas tanah dapat diperoleh dari banyak cara. Salah satunya adalah dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan dapat langsung dijadikan dasar balik nama tanpa harus melakukan pembuatan AJB terlebih dahulu.

 

Referensi ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.