POLITIK PEMERINTAHAN

Walikota Surabaya Tri Rismaharini Angkat Bicara Terkait Drama Kolosal Surabaya Membara

Surabaya, sinarjatim.com – Walikota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan tak ada santunan untuk korban karena drama kolosal Surabaya Membara yang tak memiliki izin. Menurutnya, yang mendasari pernyataan drama kolosal Surabaya Membara tak berizin adalah tidak adanya koordinasi penyelenggara dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Walikota Tri Rismaharini menyatakan bahwa drama kolosal Surabaya Membara tak mengantongi izin dari pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya tidak menerima izin dari pihak penyelenggara soal acara drama kolosal yang justru berujung tragedi ini.

“Kami tidak ada koordinasi, Tahun ini yang jelas, saya tidak ngomong tahun kemarin, tapi tahun ini tidak ada,” tutur Tri Rismaharini.

Bukan hanya itu, Tri Rismaharini juga mengungkapkan bahwa pejabat di tingkat daerah tidak mengetahui penyelenggaraan acara tersebut. Dari mulai tingkatan camat hingga asisten sekretaris daerah tidak menerima permohonan izin terkait drama kolosal Surabaya Membara.

“Jadi, pertama kami tidak tahu, saya cek mulai camat, semua asisten sekretaris daerah semalam tidak ada yang tahu,” lanjut Tri Rismaharini.

Tri Rismaharini menuturkan bahwa pihaknya dan pemberintah justru baru tahu adanya penyelenggaraan drama kolosal Surabaya Membara setelah tragedi terjadi.

“Saya pun nggak ngerti, saya tahu setelah kejadian, jadi tidak ada surat pemberitahuan dan izin sama sekali,” tegas Tri Rismaharini.

Namun walaupun drama kolosal Surabaya Membara tak berizin, pihak Pemerintah Kota Surabaya menegaskan pihaknya tetap akan memastikan agar korban tragedi ini mendapatkan penanganan sebaik mungkin.

Bagaimana pun, menurut Pemerintah Kota Surabaya ini sudah menjadi tanggung jawab mereka : memastikan korban mendapatkan pelayanan medis terbaik.

“Semampu kami, karena kan ada yang lukanya parah.

“Ini juga masih ada yang kondisi kritis.

“Jadi, sekali lagi, semampu kami,” ungkap Tri Rismaharini.

Terkait dengan ketiiadaan izin acara drama kolosal Surabaya Berdarah, Tri Rismaharini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menyediakan uang santunan kepada korban. Uang santunan tak bisa diberikan karena Pemerintah Kota Surabaya tidak menyediakan dana tunai.

Bahkan untuk penyelenggaraan penghargaan Hari Pahlawan pun Pemerintah Kota Surabaya harus mengadakan iuran. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Tri Rismaharini kepada jajaran pejabat di pemerintahannya.

“Kita nggak ada uang santunan, nggak bisa karena kalau dikasih satu harus semua. “Saya sudah sampaikan ini ke Pak Sekda (sekretaris daerah, red.), yang jelas sampai perawatan tuntas.

“Kita nggak bisa kasih santunan karena lihat uang kita nggak ada cash, ini untuk santunan (hari, red.) pahlawan kita urunan,” ujar Tri Rismaharini.

Namun rupanya tindakan lepas tangan Tri Rismaharini ini akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab terhadap korban tragedi Surabaya Membara.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. “Jadi yang meninggal, sakit, dan terluka akan menjadi tanggung (jawab, red.) Pemprov Jatim,” ungkap Soekarwo kepada Surya Malang (10/11/2018).

Untuk korban meninggal dunia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan sejumlah Rp 10 juta. Dalam sebuah wawancara Kompas TV dengan koordinator drama kolosal Surabaya Membara, pihaknya mengatakan bahwa acara ini sudah mengantongi izin dari kepolisian. (cmz)