OPINI

Jaminan Kesehatan Untuk Anak Terlantar

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Ia memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Untuk itu diperlukan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwasanya yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Jaminan Kesehatan Hak Setiap Anak Tanpa Diskriminasi

Dalam Pasal 8 UU Perlindungan Anak maupun Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”), baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga, semuanya memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas darinya.

Disamping itu, pemerintah pun wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Namun di mata hukum, seorang anak dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum seperti untuk membuat persyaratan administrasi yang diperlukan atau mengambil keputusan jaminan kesehatan apa yang ia butuhkan.

Oleh karena itu, untuk mengakses manfaat dari penyelenggaraan jaminan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, anak perlu berada dalam pengasuhan.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (“Permensos 21/2013”) menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU 35/2014 dimana pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta) maupun di luar lembaga (sistem asuhan keluarga/perseorangan).

Apabila anak didapati di jalanan tanpa memiliki keluarga yang dapat dihubungi atau dituju, petugas yang berwenang akan membawanya ke panti sosial sementara dimana akan dilakukan pendataan dan asesmen terhadap anak. Lalu anak diberi pembinaan baik fisik, spiritual dan sosial selama kurang lebih 1 bulan. Setelah waktu tersebut, anak akan diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sampai diperolehnya pengasuhan berbasis keluarga yang permanen (orang tua asuh, wali, atau orang tua angkat).

Selain itu, Pasal 57 UU Perlindungan Anak juga memberikan kemungkinan bagi lembaga yang menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan tersebut nantinya sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.[1] (lihat juga artikel Melalui PP, Pemerintah Tetapkan Standar Jelas Mengasuh Anak).

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengakses jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, anak terlantar harus terlebih dahulu berada dalam pengasuhan, baik berbasis keluarga maupun berbasis residensial. Setelah berada dalam pengasuhan, anak tersebut dapat mengakses jaminan kesehatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial nasional yang berlaku bagi semua masyarakat.

 

Dasar hukum

  1. [1] Pasal 58 ayat (1) UU 35/2014

 

 

sumber : hukumonline

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *